PEMBAHASAN
1. KONDISI DAN KEBIJAKAN MASA PEMERINTAHAN SBY
A. Ideologi
Masa pemerintahan SBY
lebih dipermudah akibat kebijakan Soeharto yang meredam pengaruh
ideologi, sehingga ketika SBY menjabat, pertarungan ideologi tidak sebagus dari
yang dahulu, meskipun masih cukup signifikan.
B. Politik
Dalam pemerintahan SBY ini, melakukan beberapa
kebijakan politik diantaranya:
1. Pembentukan
Kabinet Bersatu
Pada periode
kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang
merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet Indonesia
Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan
masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan
kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas
kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.
Seperti Pembentukan Kabinet Bersatu jilid II
Pada periode
kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang
merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari
usulan partai politik pengusul
pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang
bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta
kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh
Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan
dilantik sehari setelahnya.Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian
Menteri Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan
perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru masuk ke dalam
kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet.
2. Menganut
konsep Trias Politika
Trias Politika merupakan
konsep pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai negara di aneka belahan
dunia. Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh
dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di
lembaga-lembaga negara yang berbeda.Trias Politika yang kini banyak diterapkan
adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif,
dan Yudikatif. Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang; Eksekutif
adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang; dan Yudikatif adalah lembaga
yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan,
menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi
lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang.
Dengan terpisahnya 3
kewenangan di 3 lembaga yang berbeda tersebut, diharapkan jalannya pemerintahan
negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga,
dan akan memunculkan mekanisme check and balances (saling koreksi, saling
mengimbangi). Kendatipun demikian, jalannya Trias Politika di tiap negara tidak
selamanya serupa, mulus atau tanpa halangan.Konsep Trias Politika (Eksekutif,
Legislatif, Yudikatif) pada masa pemerintahan SBY mengalami perubahan
progresif, dimana konsep tersebut berusaha menempatkan posisinya berdasarkan
prinsip structural Sistem Politik Indonesia, yakni berdasarkan kedaulatan
rakyat. Pada masa pemerintahan SBY, hal tersebut benar-benar terimplementasikan,
dimana rakyat bisa memilih secara langsung calon wakil rakyat melalui Pemilu
untuk memilih anggota dewan legislaif, dan Pilpres untuk pemilihan elit
eksekutif, sekalipun untuk elit yudikatif, pemilihannya masih dilakukan oleh
DPR dengan pertimbangan presiden.
3. Sistem
Kepartaian
Di Indonesia sendiri,
selama masa pemerintahan SBY di tahun 2004-2009, sistem kepartaian mengalami
perubahan yang signifikan, dimana partai politik bebas untuk didirikan asalkan
sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menyimpang
dari hakikat pancasila secara universal. Masyarakat Indonesia pun dapat memilih
calon wakil rakyat pilihan mereka secara langsung, hal tersebut tentu
menunjukan apresiasi negara terhadap hak dasar bangsa secara universal dalam
konteks pembentukan negara yang demokratis.
4. Politik
Pencitraan
Politik pencitraan
merupakan salah satu senjata ampuh yang digunakan para pemimpin negara untuk
mengambil hati rakyatnya. Pola politik pencitraan tentu digunakan oleh hampir
semua pemimpin negara di dunia, termasuk Presiden SBY. Selaku pemimpin negara,
ia tentu harus membentuk citra dirinya sebaik mungkin demi menjaga imej baiknya
di mata masyarakat Indonesia. Dalam melakukan politik pencitraan tersebut,
Presiden SBY melakukanya dengan beberapa hal, yang terbagi dalam konteks
internal dan konteks eksternal.
Dalam konteks internal,
politik pencitraan SBY dilakukan dengan menggunakan kapabilitas internalnya,
yakni dengan kapabilitas retorika atau kemampuan berbicara di depan umum. Dari
lima jenis retorika yang dikemukakan Aristoteles, Presiden SBY dinilai
mengimplementasikan Retorika tipe Elucotio, dimana
pembicara memilih kata-kata dan bahasa yang tepat sebagai alat pengemas pesanya
ketika berbicara di depan umum. Selain hal tersebut, konteks internal disini
berkaitan dengan sikap bijak, kalem, dan legowo yang ditunjukan Presiden SBY
kepada masyarakat, dimana hal tersebut tentunya dapat berimplikasi terhadap
penarikat rasa simpatik masyarakat itu sendiri.Dalam konteks eksternal, politik
pencitraan SBY dilakukan dengan beragam aspek, salah satunya adalah kampanye,
dan introduksi prestasi positif SBY selama memerintah Indonesia. Hal tersebut
tentu dapat memicu ketertarikan rakyat Indonesia akan keberhasilan SBY dan
menjadi simpatik atasnya.
5. Politik
Luar Negeri
Ciri politik luar negeri
Indonesia pada masa pemerintahan SBY, yaitu :
1) Terbentuknya kemitraan-kemitraan
strategis dengan negara-negara lain (Jepang, China, India, dll).
2) Terdapat
kemampuan beradaptasi Indonesia terhadap perubahan-perubahan
domestik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar
negeri (internasional).
3) Bersifat pragmatis kreatif dan
oportunis, artinya Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja (baik
negara, organisasi internasional, ataupun perusahaan multinasional) yang
bersedia membantu Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia.
4) Konsep TRUST, yaitu membangun
kepercayaan terhadap dunia Internasional. Prinsip-prinsip dalam konsep
TRUST adalah unity, harmony, security, leadership, prosperity.
Prinsip-prinsip dalam konsep TRUST inilah yang
menjadi sasaran politik luar negeri Indonesia di tahun 2008 dan
selanjutnya.
C. Ketahanan dan Keamanan
Ukuran keberhasilan atau
kegagalan menjadi sangat penting dalam mengevaluasi Presiden Susilo Bambang
Yudoyono. Disatu pihak, kedudukan Presiden SBY, memiliki legitimasi dan
kredibilitas yang cukup tinggi. Dipihak lain, Presiden SBY telah berupaya
merealisasikan sebagian janji-janji dalam berbagai program pembangunan
nasional.
Keberhasilan serta
kegagalan dalam Ketahanan dan Keamanan pemerintahan SBY :
A. KEBERHASILAN
1. Dalam ketahanan dan keamanan,
keberanian menyeret sebagian koruptor-koruptor, baik pejabat pemerintah di
daerah maupun di pusat terhadap lembaga legislatif dan eksekutif telah
dilakukan. Perang melawan korupsi dalam kabinet SBY terlihat jelas dan
menggembirakan. Instrumen hukum UU No.31/1999 tentang Korupsi, UUNo.36/2003 Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Instrumen presiden 2005, tentang Tim
Pemberantas Korupsi (Timtas-TIPIKOR) yang memiliki kewenangan luar biasa.
Sebagai satu contoh, Gubernur Aceh, Abdullah Puteh dihukum 10 tahun adalah
bukti komitmen tersebut.
2. Kesungguhan penegakan keamanan dan ketahanan
itu, juga bisa terlihat atas keberhasilan penandatanganan MoU antara pemerintah
RI dengan GAM, 15 Agustus 2005 di Helsinki. Meskipun MoU tidak sederajat dengan
Perjanjian Internasional, praktek di lapangan telah memperlihatkan kedua pihak
mematuhinya. Pemusnahan senjata oleh GAM dengan pengawasan Aceh Mission
Monitoring (AMM) terus dilaksanakan. Pemberlakuan amnesti terhadap tahanan
praktek juga telah dilakukan. Ribuan TNI non-organik sebagian telah
dikembalikan dari Aceh ke daerah masing-masing. Akibat penandatanganan MoU
situasi keamanan, kedamaian dan masyarakat Aceh telah pulih. Keberhasilan ini
mustahil dapat dicapai sekiranya kedua belah pihak tidak memiliki komitmen.
Telah lama TNI bercokol di Aceh dan jelas-jelas kebijakan tersebut kontra
produktif terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM secara internasional dan
nasional.
3. Masalah politik dan keamanan cukup stabil dan
tampak konsolidasi demokrasi dan keberhasilan pilkada Aceh menjadi catatan
prestasi. Namun, potensi demokrasi ini belum menghasilkan sistem yang
pro-rakyat dan mampu memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia.Tetapi malah
mengubah arah demokrasi bukan untuk rakyat melainkan untuk kekuatan kelompok.
B. KEGAGALAN
1. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono 2004-2009, pemerintah dan DPR tidak berhasil menetapkan satu pun
undang-undang bidang pertahanan nasional.
2. Pertahanan dan keamanan yang terasa masih menjadi nilai raport merah
SBY adalah rendahnya komitmen mereka terhadap penciptaan sistem keamanan
masyarakat. Tragedi Bom Bali II 1 Oktober (jatuh pada hari Kesaktian Pancasila)
yang diklaim oleh Wapres Yusuf Kalla sebagai kecolongan tidak terbantahkan.
Sebelumnya juga teror bom di Tentena Poso di wilayah tentara Sulawesi Tengah
bukti kegagalan tersebut. Sementara Dr. Azhari dan Nurdin Top juga tidak akan
tertangkap jika cara kerja aparat penegak hukum tidak professional.
D. Ekonomi
Pada pemerintahan SBY
kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau
menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai
kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada
tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan
dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi
pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perekonomian Indonesia
terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai saat ini belum
terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan
kasus Bank Century ini.Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY
mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh
pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang
terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.Bank Indonesia (BI) memperkirakan
pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan
meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011. Dengan demikian prospek ekonomi
Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.
Sementara itu, pemulihan
ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal
perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan
IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan
masih berlanjut pada Januari 2010.Salah satu penyebab utama kesuksesan
perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus
pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang
terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap
persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap
ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh
lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas
ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki
pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di
bawah garis kemiskinan.
E. Sosial
Presiden SBY berhasil
meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit dan juga di Aceh.Pada masa
pemerintahan ini, kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan
individualis yang mengutamakan kepentingan individu. Hal ini dapat dilihat
dengan kurangnya sosialisasi antarwarga di perkotaan.Arus urbanisasi juga
semakin marak. Namun pemerintah tidak lagi mencanangkan transmigrasi.Di
pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan
pornoaksi. Namun usaha ini tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik
sehingga tidak terealisasi.Meski konflik di beberapa daerah telah diredam,
namun kembali muncul berbagai konflik lagi seperti di Makassar. Bahkan
baru-baru ini terjadi tawuran antar-SMA di Jakarta yang membawa korban para
pejuang jurnalistik.
F. Budaya
Dalam hal pelestarian
budaya, di masa pemerintahan SBY terlihat jelas kemundurannya. Terutama dengan
banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah negara
lain. Contohnya sebagai berikut :
Namun di masa ini, terdapat
keberhasilan dengan pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia adalah warisan
budaya Indonesia.
G. Pendidikan
Pendidikan merupakan hal mendasar.
Pendidikanlah yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan dalam
bidang pendidikan diterapkan oleh kepemimpinan SBY. Beberapa diantaranya adalah
meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Meneruskan
dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada
periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan
bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta
penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang
proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.
Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20
persen dari APBN untuk memastikan pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau
untuk pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan secara bertahap pada tingkatan
pendidikan lanjutan di tingkat SMA.Perbaikan secara fundamental kualitas
kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas agar makin mencerdaskan
siswa dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif,
jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras.Meneruskan
perbaikan kualitas guru, dosen serta peneliti agar menjadi pilar pendidikan
yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, serta
mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus
berkembang kepada anak didiknya. Selain program sertifikasi guru untuk menjaga
mutu, juga akan ditingkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi para guru
termasuk program pendidikan bergelar bagi para guru agar sesuai dengan bidang
pelajaran yang diajarkan dan semakin bermutu dalam memberikan pengajaran pada
siswa.
Memperbaiki remunerasi guru dan melanjutkan
upaya perbaikan penghasilan kepada guru, dosen, dan para peneliti.Memperluas
penerapan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk
mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan.Mendorong
partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan
dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan
tantangan jaman saat ini dan kedepan.Mengurangi kesenjangan dalam akses
pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga berpenghasilan rendah
maupun daerah yang tertinggal. Pemberiaan program beasiswa serta pelaksanaan
dan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH), serta memberikan bantuan tunai
kepada rumah tangga miskin dengan syarat mereka mengirimkan anaknya ke bangku
sekolah.
2. KEKUATAN
DAN KELEMAHAN MASA PEMERINTAHAN SBY
A. KEKUATAN
1. Melihat kepemimpinan SBY maka dapat di
lihat pemberantasan korupsi lebih serius dilakukan dan jika suatu bangsa
dijangkiti penyakit korupsi maka bangsa tersebut tidak akan bisa maju baik
secara ekonomi dan budayanya jadi kami memberikan apresiasi terhadap
kepemimpinan SBY dan semoga bangsa ini akan segera merdeka, yaitu merdeka dari
cengkraman para koruptor yang mengerogoti bangsa ini perlahan tapi pasti.
2. SBY masih jauh lebih baik dari pemimpin
sebelumnya, daripada pemimpin yang menjual asset-aset negara. Namun karena
terlalu complicatednya masalah di negara kita maka tidak semua masalah bisa
terselesaikan. Hal ini karena pendeknya usia kepemimpinan dinegara kita. Kalau
dihitung 1 tahun untuk promosi, 3 tahun untuk memimpin, 1 tahun promosi kembali
untuk pilpres. Maka itu semua sangat singkat.
3. Pemberantasan korupsi oleh KPK cukup baik :
Menurut kami sosok SBY sudah cukup mampu menangani kondisi bangsa Indonesia
saat ini. Pada masa kepemimpinan beliau ini korupsi diberantas tanpa pandang
bulu. Hal itu dapat dilihat dari tersangka yang tertangkap oleh KPK yang salah
satunya adalah besan dari SBY. Meskipun demikian SBY juga bukan tanpa
kekurangan, harga-harga sembako yang semakin meroket adalah salah satu kegagalan
beliau. Namun terlepas dari itu semua , makin menguatkan pandangan bahwa beliau
cukup sukses menangani semua masalah yang timbul selama dia menjabat lima tahun
terakhir. Kita juga tidak bisa begitu saja mengecap SBY "gagal".
Karena semasa SBY menjabat, banyak gangguan-gangguan yang datang. Mulai dari
Tsunami Aceh, Gempa Jogja, Lumpur Lapindo, dsb. Dan jangan lupakan juga bahwa
pada akhir tahun 2008, Dunia mengalami krisis finansial global. Namun
pertumbuhan ekonomi Indonesia dibawah kepemimpinan SBY adalah salah satu negara
yang menunjukkan tren positif selain Cina dan India. Jadi terlepas dari
harga-harga sembako yang meroket, bisa dikatakan SBY BERHASIL dalam lima tahun
terakhir.
4. SBY bisa menciptakan iklim pemerintahan
yang baik,. Yang biasa di sebut good-government. Tata kelola pemerintahan yang
sedikit demi sedikit di benahi oleh SBY.
Faktanya adalah Bahwa SBY adalah pemimpin
yang dipilih langsung oleh rakyat dan dalam era beliau banyak sudah perubahan
yang sudah dibuat mulai dari pemberantasan korupsi, dll. Bahkan beliau juga
memilih opsi yang tidak populer seperti menaikkan harga bbm meski kita tahu hal
tersebut karena kenaikan minyak dunia namun sayang beliau tidak/kurang didukung
oleh parlemen sehingga sepertinya berjalan ditempat. Tidak/kurang adanya
pembangunan di daerah. Mungkin saatnya kita memilih pemimpin dan wakil rakyat
yang benar sehingga dapat memperbaiki bangsa yang kita cintai ini. Jika kami
melihat kepemimpinan pada SBY maka saya melihat pemberantasan korupsi lebih
serius dilakukan dan menurut pendapat saya jika suatu bangsa dijangkiti
penyakit korupsi maka bangsa tersebut tidak akan bisa maju baik secara ekonomi
dan budayanya jadi saya memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan SBY dan
semoga bangsa ini akan segera merdeka, yaitu merdeka dari cengkraman para
koruptor yang mengerogoti bangsa ini perlahan tapi pasti.
B. KELEMAHAN
Banyak kalangan menilai, ada sejumlah
menteri-menteri KIB II yang tak memiliki kompetensi di bidangnya. Oleh karena
itu, KIB II kurang layak disebut sebagai zaken kabinet atau kabinet ahli. KIB
II lebih tepat disebut sebagai “seken” kabinet, artinya bisa kabinet keduanya
SBY, atau bisa juga berarti kabinet kelas dua. Dimana KIB II kalah kualitas (kalah
kelas) dibanding KIB I, ini dapat di lihat dari perspektif di bawah ini :
1. Adanya Reshuffle
Kelemahan
ini bukan terletak pada presiden tapi terletak di bawahan presiden. Tetapi kelemahan
bawahan presiden ini jangan langsung ditindak dengan melakukan reshuffle, akan
lebih bijaksana jika Presiden melakukan upaya koordinasi yang lebih kuat ke
jajaran bawahnya karena reshuffle kabinet tersebut belum tentu bisa memperbaiki
kinerja presiden. “Disinilah fungsi Presiden sebenarnya dalam mengkoordinasi
pembantu-pembantu presiden, yaitu segala kebijakan-kebijakan yang diambil oleh
bawahan harus dikoordinasikan ke Presiden terlebih dahulu jangan jalan
sendiri-sendiri.”
2. Menepis dikotomi
Lebih dari 50% KIB
II berasal dari partai-partai koalisi, bahkan termasuk dari Partai Golkar yang
pada saat pemilu presiden (pilpres) lalu jelas-jelas tidak mendukung pasangan
SBY-Boediono. Melihat kenyataan demikian, kiranya wajar jika banyak kalangan
meragukan kemampuan (profesionalisme) KIB II. Keraguan itu sangat masuk akal,
tapi jangan lupa, berkaca dari pengalaman selama ini, kaum profesional (para
teknokrat) ternyata tidak menjadi jaminan kesuksesan dalam mengemban
tugas-tugas kementerian, dan para profesional juga bukan jaminan untuk bisa
selamat dari godaan korupsi yang menjadi keharusan dalam membangun pemerintahan
yang bersih. Oleh karena itu, mendikotomikan antara menteri profesional dengan
menteri yang berasal dari partai sama sekali tidak produktif. Kemungkinan
keduanya untuk sukses atau tidak sukses sama saja. Coba perhatikan, berapa
banyak pejabat pejabat publik yang terseret kasus korupsi ternyata berasal dari
kalangan peofesional atau bahkan dari kalangan akademisi. Sebagai jabatan
politik, kementerian memang membutuhkan kualifikasi yang memadai (kompetensi).
Asumsinya, dengan kompetensi, tugas-tugas kementerian akan mudah ditangani atau
dieksekusi. Tapi, ada yang lebih penting dari kompetensi adalah kejujuran dan
keterpanggilan. Dalam hal kurangnya kompetensi bisa diatasi dengan belajar,
atau dengan merekrut tenaga ahli, tapi kalau yang kurang adalah kejujuran dan
keterpanggilan untuk menjalankan tugas demi bangsa dan negara, pasti akan lebih
sulit diatasi. Kata orang bijak, “kurang ilmu bisa dipelajari, kurang
pengalaman bisa dicari, tapi kurang jujur susah diobati.”
3. Kemampuan manajerial
Selain kejujuran dan
keterpanggilan, kesuksesan seorang menteri juga sangat dipengaruhi kemampuan
manajerial. Meskipun banyak yang meragukan kemampuan Hatta Radjasa sebagai
Menko Perekonomian tapi mengapa Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP)
PAN ini dipilih? Apakah SBY ingin melakukan semacam “dejavu” sebagaimana 2004
pada saat menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Menko Perekonomian dalam KIB I
yang kemudian digeser di tengah jalan? Mengapa Hatta dipilih, alasan yang paling
utama, barangkali karena kemampuan manajerialnya yang sudah terbukti pada saat
menjadi Mensesneg, Menhub, atau Menristek. Memimpin kementerian tak hanya untuk
menjalankan tugas-tugas yang terkait portofolio, tapi yang tidak kalah penting
adalah bagaimana mengelola sumberdaya manusia (SDM) yang ada di kementeriannya
serta bagaimana membangun sinergi dengan kementerian atau lembaga-lembaga
negara yang lainnya. Ketrampilan mengelola SDM dan membangun sinergi antar
kementerian inilah mungkin kurang dimiliki para kaum profesional dan akademisi.
Para aktivis partai, disebabkan karena pengalamannya memimpin, punya potensi
lebih baik dalam hal manajerial serta membangun relasi dan keserasian.
4. Mekanisme control
Bagaimana pun
performannya, KIB II telah dibentuk dan dilantik oleh Presiden SBY. Wajar jika
masih banyak yang meragukan karena memang mereka, para menteri KIB II, adalah
manusia biasa yang memiliki banyak kelemahan. Yang terpenting bagi kita adalah
bagaimana agar semua menteri itu bisa bekerja maksimal untuk rakyat, bukan
untuk partai, golongan, apalagi untuk kepentingan pribadi. Oleh karenanya yang
dibutuhkan KIB II adalah kontrol publik baik yang secara terlembaga melalui
MPR/DPR yang dilakukan oleh anggota legislatif, atau yang secara informal oleh
seluruh komponen masyarakat sebagai civil society.
B. PERBEDAAN SISTEM PEMERINTAHAN SBY DAN JOKOWI
PEMERINTAHAN
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
SBY adalah seorang presiden Indonesia ,ia
memenangi pemilu saat ia berada di partai democrat . cara pemerintahannnya
dengan demokrasi,dengan demokrasi ini adalah sistem pemerintahan yang terbaik.Pada
masa pemerintahan Presiden Susilo BambangYudhoyono, terjadi banyak kemajuan di
berbagai bidang teknologi maupun berpendapat . Dimasa pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono, musyawarah mufakat diutamakan. Sehingga pengambilan
kebijakan terkesan lambat. Meski begitu, musyawara hmufaka tini dilakukan untuk
kepentingan bersama. Sehingga dapat dikatakan, pada masa pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono telah cukup berkembang dibandingkan masa-masa sebelumnya
dalam hal demokrasi.
Dan hasil dari sistem pemerintahan SBY
dengan demokrasi ini Indonesia ditempatkan sebagai sebagai free country
(negara bebas) di Asia, sejajar dengan Jepang, Korea Selatan, India dan Taiwan.
Hal itu tidak lain karena Indonesia dinilai sebagai negara yang menghormati
kebebasan berpolitik, kebebasan berbicara dan kebebasan pers.Pada saat pemerintahan
SBY perekonomian Negara mulai mengalami perkembangan yang baik. Kondisi
perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang
sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring
pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga
2009.Terbukti, perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh
krisis.
PEMERINTAHAN
JOKOWI
Sedangkan
JOKOWI adalah seorang Gubernur DKI JAKARTA yang berasal dari daerah
jawa dan dulunya jokowi seorang walikota didaerah jawa dan menjadi walikota k3
terbaik didunia dan ia menilai pemerintahan Negara ini mononton , untuk
menyelesaikan persoalan Jakarta, dirinya memaparkan penanganan dari sistem
reformasi birokrasi. Dia mengatakan, produk birokrasi dan sistem yang
berkembang saat ini bersifat monoton.Masalah pemerintahan kita adalah, prodak
birokrasi dan juga sistemnya itu monoton. Kita itu harus bisa keluar dari situ.
Transparansi dan keterbukaan harus dilakukan, agar trust dari
masyarakat bisa tercipta.
Joko Widodo tertarik untuk membuat
kebijakan-kebijakan radikal dalam mengatasi permasalahan yang ada di Jakarta.
Salah satu kebijakan radikal yang akan ia terapkan adalah penerapan sistem
ganjil-genap yang rencananya akan dimulai pada tahun 2013 mendatang. Rencana
sistem ganjil-genap itu tidak serta-merta mendapatkan respons positif dari
masyarakat dan berbagai pihak, tetapi juga tidak sedikit yang berkomentar
miring terhadap kebijakan tersebut. Jokowi pun berkali-kali mengatakan, kalau
ia tidak mengambil kebijakan radikal, permasalahan yang ada di Jakarta tidak
akan rampung.
C. BERIKUT 7 KEBIJAKAN JOKOWI
1. Kebijakan Pertama:
Presiden Jokowi Membeli Minyak Dari Angola
Presiden Jokowi
melakukan penandatanganan pembelian minyak dengan Wakil Presiden
Angola, Manuel Domingos Vincente di Istana Merdeka, 31 November 2014.Menurut,
Menteri Energi Sudirman Said, pembelian minyak langsung dari perusahaan nasional di Angola dapat
menghemat pengeluaran negara sebesar US$ 2,5 juta atau sekitar Rp 30 triliun
sehari.
2. Kebijkan Kedua:
Gerakan Hemat Anggaran
Gerakan Hemat
Presiden Jokowi dipuji media Vietnam. Bahkan, media tersebut menyebut, gagasan
sang presiden tersebut layak diadopi oleh 10 Negara Asean bahkan dunia.Sebuah
artikel yang dikutip blog politikerja dari Vietnamnews, Kamis
(4/12) bertajuk Indonesia's thrifty officials set an example menyebut,
insiatif gerakan hemat dengan menyediakan makanan jalanan seperti singkong,
jagung dan kue ubi kukus kue pada pertemuan, merupakan inisiatif pemimpin
yang baru terpilih Joko Widodo. Bahkan, gerakan hemat anggaran
ditindaklanjuti oleh Kementerian PAN-RB dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Gerakan Hidup
Sederhana.
3. Kebijakan Ketiga:
Menenggelamkan Kapal Asing Pencuri Ikan
Peledakan dan
penenggelaman kapal di era pemerintahan Jokowi menuai banyak kritikan. Partai
politik dari Koalisi Merah Putih (KMP) banyak yang mengririk kebijakan
tersebut. Salah satunya PPP. Menurut Ketua Umum PPP, Presiden Jokowi jangan main tabrak kekuasaan dan jangan tabrak aturan.Soal
penenggelaman kapal ini, tiga kapal nelayan Vietnam yang mencuri ikan di
perairan Indonesia diledakkan. Aksi peledakan dikawal KRI Sultan Hasanuddin,
KRI Barakuda-633 dan KRI Todak-631.
Kapal itu
diledakkan satu persatu. Api dan asap besar membumbung tinggi ke langit setiap
kali kapal meledak. Kapal-kapal itu kemudian tenggelam ke dasar laut. Sementara
puingnya berserakan di atas laut. Peledakan dilakukan di perairan wilayah
Pulau Anambas, Kepulauan Riau, Jumat, 5 Desember 2014. Ada 3 kapal Vietnam yang
diledakkan, yakni KG 90433 TS. ATS 005, KG 94366 TS. ATS 006, dan KG 94266 TS.
ATS 012.
4. Kebijakan keempat
Menghapus Dana Bantuan Sosial
Presiden Jokowi
sudah memberikan instruksi kepada Menteri Dalam Negeri untuk menghapus dana
bantuan sosial (bansos). Penghapusan anggaran bansos, dimulai saat evaluasi Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) 2015.Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta,
Senin (22/12), mengatakan, atas perintah Presiden, dana bansos akan ditarik secara
nasional. Penghapusan dilakukan atas dasar banyaknya tindak penyelewengan. Penyelewengan
dana bansos, dilakukan oleh kepala daerah maupun Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD). "Masih banyak anggaran bansos yang tidak tepat
sasaran dan berakhir pada persoalan hukum yang menjerat kepala daerah dan
DPRD," kata Tjahjo.
5. Kebijakan kelima
Memberikan Hibah Rp5 Milyar untuk masjid di
Afghanistan
Keraguan dan tuduhan sebagian warga terhadap Jokowi Dodo
(Jokowi) saat kampanye pemilihan presiden (pilpres) lalu, dibantah dengan
keluarnya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 5 Tahun 2014. Tuduhan itu, salah
satunya Jokowi sebagai boneka yang disetir konspirasi kepentingan anti-Islam.Isi
dari Kepres Nomor 50 Tahun 2014 yang ditandatangani Jokowi pada 2 Desember
adalah, memberikan hibah melalui Noor Educational and Capacity Development
Orgaization (NECDO) sebesar Rp5 miliar untuk pembangunan masjid di Ahmad Shah
Baba Mina, Kabul, Afghanistan.
6. Kebijakan keenam
Eksekusi Mati Terpidana Narkotika
Presiden Jokowi menolak 12 pemohon grasi dan enam orang diantaranya sudah di eksekusi matipada Minggu dini hari, 18 Januari 2015.
Bahkan, saat ini ada sekitar 64 terpidana mati kasus narkoba yang mengajukan
grasi dan kemungkinan akan ditolak oleh Presiden Jokowi.Jaksa Agung
HM Prasetyo, mengatakan, persiapan eksekusi harus dilakukan dengan teliti
dan cermat agar tidak terjadi kesalahan dan seluruh aspek hukum terpidana mati
terpenuhi."Jangan sampai ada permasalahan hukum yang belum terselesaikan.
Kalau ada yang sudah terpenuhi, tentunya secepat itu pula kita rencanakan untuk
mengeksekusi mati," tegas Prasetyo, seperti dikutip Kompas.com,
Minggu, 18 Januari 2015.
7. Kebijakan ketujuh
Menunda Pelantikan Kapolri Komjen Budi
Gunawan
Dalam pekan
pertama Januari 2015, pemerintahan Jokowi-JK disorot dengan pencalonan tunggal
Komjen Budi Gunawan oleh Presiden Jokowi ke Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR).Pengesahan Komjen Budi Gunawan yang diusulkan Presiden Jokowi ke DPR
memancing reaksi berbagai pihak. Bahkan, beberapa aktivis dan artis yang sebelumnya mendukung Jokowi saat
kampanye Pilpres tahun lalu, unjukrasa ke KPK agar Presiden Jokowi membatalkan
Komjen Budi Gunawan.Namun, akhirnya Presiden Jokowi menunda pelantikan Komjen
Budi Gunawan sampai selesainya kasus yang menjeratnya oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).
KESIMPULAN
Sistem Pemerintahan Susilo Bambamg
Yudhoyono 5 tahun terakhir memiliki banyak kelemahan juga kelebihan.
Kelemahannya antara lain adalah banyak pejabat pejabat publik yang terseret
kasus korupsi ternyata berasal dari kalangan profesional atau bahkan dari
kalangan akademisi. Sebagai jabatan politik, kementerian memang membutuhkan
kualifikasi yang memadai (kompetensi) dan penanganan system pemerintahan
seharusnya lebih di perketat juga di perlukan transparansi dalam setiap
anggaran APBN dengan tujuan memperkecil adanya tindakan korupsi yang dilakukan
oleh pejabat pemerintahan itu sendiri. Kelebihannya dalam Pemberantasan korupsi
oleh KPK cukup baik di masa kepemimpinan SBY korupsi diberantas tanpa pandang bulu. Hal itu
dapat dilihat dari tersangka yang tertangkap oleh KPK yang salah satunya adalah
besan dari SBY. Meskipun demikian SBY juga bukan tanpa kekurangan, harga-harga
sembako yang semakin meroket adalah salah satu kegagalan SBY. Namun terlepas
dari itu semua , makin menguatkan pandangan bahwa beliau cukup sukses menangani
semua masalah yang timbul selama dia menjabat lima tahun terakhir.
100
hari pemerintahan Joko Widodo mengeluarkan 7 kebijakan antara lain
- Presiden Jokowi Membeli Minyak Dari Angola,
- Gerakan Hemat Anggaran,
- Menenggelamkan Kapal Asing Pencuri Ikan,
- Menghapus Dana Bantuan Sosial,
- Memberikan Hibah Rp5 Milyar untuk masjid di Afghanistan,
- Eksekusi Mati Terpidana Narkotika,
- Menunda Pelantikan Kapolri Komjen Budi Gunawan
DAFTAR PUSTAKA
