KOPERASI SYARIAH BAITULKARIM

Anggota Kelompok :

Chintia Anggraini       ( 22214356 )

Dania Purbawati        ( 22214511 )

Elsa Maruru              ( 23214524 )

Sendy Sintia             ( 2A214131 )

Kelas        : 2EB34

LATAR BELAKANG

Badan usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis atau kesatuan organisasi yang terdiri dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari keuntungan. Badan usaha adalah rumah tangga ekonomi yang bertujuan mencari laba dengan faktor-faktor produksi.

Koperasi adalah suatu badan usaha (UU No.25 tahun 1992). Sebagai badan usaha, koperasi tetap tunduk terhadap kaidah-kaidah perusahaan dan prinsip – prinsip ekonomi yang berlaku. Dengan mengacu pada konsepsi system yang bekerja pada suatu badan usaha, maka koperasi sebagai badan usaha juga bearti merupakan kombinasi dari manusia, asset-aset fisik dan non fisik, informasi, dan teknologi.

Ciri utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lainnya (non koperasi) adalah posisi anggota. Dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan  bahwa, anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.

Koperasi Syariah secara teknis dapat dikatakan sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-quran dan Assunnah. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir dan gharar. Disamping itu, koperasi syariah juga tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya juga.

Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha tidaklah semata-semata hanya  pada orientasi laba (profit oriented), melainkan juga pada orientasi manfaat  (benefit oriented). Karena itu, dalam banyak kasus koperasi, manajemen koperasi tidak mengejar keuntungan sebagai tujuan perusahaan karena mereka bekerja didasari dengan pelayanan (service at cost). Untuk koperasi di Indonesia, tujuan badan usaha koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

PROFIL

A. Sejarah

Koperasi Syariah Baitulkarim yang terletak di Perumahan Galaxy, Jl Taman Agave I Blok M1 No 24, Bekasi Selatan, merupakan koperasi yang relatif masih baru, koperasi ini didirikan melalui suatu komunitas pengajian yang didirikan pada tahun 2011 oleh Hj. Ir. Iyan Budi Santoso dengan tujuan untuk mensejahterakan anggota pengajian tersebut. Dan setelah berjalan 1 tahun, tepatnya pada 2012 koperasi Baitulkarim dilegalkan dan mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari dinas konwil koperasi Propinsi Jawa Barat dengan SK nomor 19/BH/INDAGKOP/III/2012, saat ini koperasi Baitulkarim diketuai oleh : Ir. Hj. Iyan Budi Santoso (2014-2017), dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) : Zaenal Arifin.

B. Struktur Organisasi

Ketua                                : Ir. Hj. Iyan Budi Santoso

Dewan Pengawas Syariah    : Zaenal Arifin

Bendahara                         : Herlandin

Sekertaris                        : Dhoni Yusra

Manajer Unit                    : Herlandin

Anggota                            : Kelompok Pengajian di Perumahan Galaxy

C. Komitmen Koperasi Syariah Baitulkarim

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Untuk menunjang hal tersebut maka anggota koperasi dan penerima amanat perlu memiliki karakter STAF, yaitu  Shiddiq (jujur), Tabligh (Transparan), Amanah (dapat dipercaya) dan Fathanah (Profesional).

D. Produksi Koperasi

·        SIMPANAN

Tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota.

Manfaat dan Keuntungan:

v Aman dan transparan.

v Bebas riba, transaksi mudah dan sesuai syariah.

v Bagi hasil menguntungkan dan halal.

v Tanpa biaya administrasi bulanan.

v Ikut membantu sesama ummat ( ta'awun ).

o   TABUNGAN HAJI

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanaan ibadah haji.

Manfaat dan Keuntungan :

v Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat.

v Mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan.

v Mendapatkan tambahan bagi hasil yang kompetitif.

v Ikut membantu sesama ummat ( ta'awun ).

v Aman, terhindar dari riba dan haram.

v Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan.

o   TABUNGAN UMRAH

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanaan ibadah umrah.

Manfaat dan Keuntungan :

v Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat.

v Mendapatkan tambahan bagi hasil yang kompetitif.

v Ikut membantu sesama ummat ( ta'awun ).

v Aman, terhindar dari riba dan haram.

v Dapat mengajukan dana talangan umrah maksimal 30% dari kekurangan biaya umrah dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku.

o   TABUNGAN HARI RAYA IDUL FITRI

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri.

Manfaat dan Keuntungan :

v Transaksi mudah dan transparan sehingga memudahkan melihat perkembangan setiap saat.

v Aman, terhindar dari riba dan haram.

v Ikut membantu sesama ummat (ta'awun).

v Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan Koperasi Syariah Baitulkarim.

v Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

o   TABUNGAN KURBAN

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah.

Manfaat dan Keuntungan:

v Mempermudah perencanaan keuangan untuk pembelian hewan kurban dan aqiqah 

v Mendapatkan Bagi hasil yang halal dan kompetitif.

v Membantu sesama ummat (ta'awun)

·        PINJAMAN

Besarnya pinjaman yang di berikan oleh Koperasi Syariah Baitulkarim sebesar 1.000.000 s/d 5.000.000 (Kelas Bawah), dapat dicicil selama 10 bulan, apabila telat membayar tidak dikenakan denda karena Koperasi ini di dasari pada hukum syar’i.

E. Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil kepada anggota koperasi telah ditetapkan dalam Rapat Anggota. Artinya, seluruh anggota yang berperan aktif dalam kegiatan koperasi berhak untuk menerima bagi hasil dari koperasi tersebut. Mengenai system bagi hasil, tetap didasari pada prinsip yang telah ditentukan dalam ajaran Islam, dengan tidak memberlakukan system bunga. dan dalam pembayaran, koperasi Syariah mendorong praktek bagi hasil serta mengharamkan riba. Dalam sistem bagi hasil (Pada Koperasi Syariah) dan pemberian bunga (Pada Koperasi Konvensional), keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Kelebihan dan kelemahan yang di dapat pada sistem bunga dan bagi hasil

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh beberapa kalangan.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Kesimpulan :

Koperasi syariah merupakan badan hukum yang berdiri berdasarkan syariah islam dan dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela dan kekeluargaan yang didasari pada kerja sama dan tolong menolong. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, maka mendirikan koperasi Syariah merupakan salah satu cara yang tepat untuk membantu sesama yang didasari pada syariah islam dan saling bekerja sama antar anggotanya.

Read More

EKONOMI DI JAMAN SOEHARTO

Ekonomi dijaman soeharto

Pada maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan orde baru dan perhatian lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial, dan juga pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan system ekonomi terbuka sehingga dengan hasil yang baik membuat kepercayaan pihak barat terhadap prospek ekonomi Indonesia. Sebelum rencana pembangunan melalui Repelita dimulai, terlebih dahulu dilakukan pemulihan stabilitas ekonomi, social, dan politik serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga menyusun Repelita secara bertahap dengan target yang jelas, IGGI juga membantu membiayai pembangunan ekonomi Indonesia.

 Dampak Repelita terhadap perekonomian Indonesia cukup mengagumkan, terutama pada tingkat makro, pembangunan berjalan sangat cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata pertahun yang relative tinggi. Keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia pada dekade 1970-an disebabkan oleh kemampuan kabinet yang dipimpin presiden dalam menyusun rencana, strategi dan kebijakan ekonomi, tetapi juga berkat penghasilan ekspor yang sangat besar dari minyak tahun 1973 atau 1974, juga pinjaman luar negeri dan peranan PMA terhadap proses pembangunan ekonomi Indonesia semakin besar. Akibat peningkatan pendapatan masyarakat, perubahan teknologi dan kebijakan Industrialisasi sejak 1980-an, ekonomi Indonesia mengalami perubahan struktur dari Negara agraris ke Negara semi industri.

Soeharto tetap menjadi news maker hingga akhir hayatnya. Meski di kritik oleh aktivis karena peristiwa seputar sakit dan wafatnya mendominasi pemberitaan media massa nasional, pak Harto masih tetap menjadi berita. Dampak yang di berikan pada bangsa ini dan ketokohannya yang menembus batas negara, membuat anak petani dari Kemusuk itu bakal terus menjadi bahan kajian dan sumber inspirasi.

Mereka yang keluarganya terbunuh atau hidup teraniaya akibat stigma PKI mungkin sulit memaafkan The Smiling General. Juga mereka yang keluarganya ‘ dihilangkan ’ dan para aktifis yang dihukum rezim Soeharto. Namun, jutaan rakyat yang mengalami perbaikan nasib akan tetap memuja Pak Haro sebagai Bapak Pembangunan. Soeharto di Hormati karena berbagai kemajuan yang sudah di torehnya diberbagai bidang terutama ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Akibat terlalu lama berkuasa dan di kelilingi para penjilat, Soeharto tidak lagi peka terhadap kebutuhan rakyat. Harga pangan dan energi, yang selama tiga dekade di kontrolnya, melonjak. Dalam situasi ini, ia dengan mudah di goyang oleh para mahasiswa, aktivis, dan para elite politik.

Tapi memburuknya kinerja ekonomi, suburnya praktik korupsi, dan suasana politik yang centang perenang selama 10 tahun reformasi memaksa rakyat kembali berpaling pada Soeharto. Baik tidak baik, Soeharto lebih baik. Semiskin-miskinya era soeharto, rakyat tidak pernah antre minyak tanah dan minyak goreng serta kesulitan membeli tahu dan tempe. Soeharto berhasil membangun pertanian dan manufaktur. Ia mampu membalikan posisi Indonesia sebagai Importir beras terbesar di dunia menjadi eksportir beras. Pembangunan sistematis terarah lewat pelita demi pelita berhasil menurunkan angka kemiskinan, buta huruf, kematian, dan laju pertumbuhan penduduk.

            Ia sukses membangun infrastruktur. Boleh dibilang 95% infrastruktur yang sekarang ada dibangun semasa Soeharto. Jalan raya membelah berbagai daerah terisolasi. Penerbangan menjangkau daerah terpencil. Satelit Palapa yang dibangun memungkinkan rakyat di seluruh wilayah Nusantara mengikuti siaran televisi.
Akan tetapi, pembangunan ekonomi selama Orde Baru juga menyisakan beban bagi anak cucu. Hutan dan kekayaan alam Indonesia yang selama Era Bung Karno di lindungi, pada masa Soeharto nyaris habis di kuras. Pemerintahan Soeharto memberikan hak penguasaan hutan (HPH) kepada sejumlah orang yang kemudian meroket menjadi konglomerat. Mereka di dorong menjadi pengusaha kuat lewat berbagai kemudahan, antara lain kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dengan tingkat bunga di bawah deposito. Soeharto juga memberikan hak monopoli dan keistimewaan kepada sejumlah pengusaha untuk mengimpor komoditas dan memasuki bisnis tertentu. Ekonomi soeharto di warnai kronisme dan sarat dengan praktik KKN, terutama ketika putra-putrinya memasuki dunia bisnis. Lebih dari tiga decade, pemerintahan Soeharto membiarkan pengusaha asing mengekploitasi minyak dan gas (migas) serta berbagai produk pertambangan.

            Sejak awal repelita 1969/1970, pemerintahan Soeharto gemar menciptakan utang luar negri, sehingga negri ini terjerembab kedalam debt trap. Utang luar negri pemerintah yang pada 1969 sebesar US$ 2,3 miliar atau 27 % dari PDB, pada 1998 melambung menjadi 67,3 miliar atau 75,4 % dari PDB. Hingga hari ini kita masih harus menanggung beban utang luar negri, termasuk odious debt , yakni utang dikorupsi, baik oleh pejabat Indonesia bersama pejabat pihak kreditor, tak terkecuali Bank Dunia.

            Walapun begitu, utang yang membengkak diimbangi oleh kenaikan PDB per kapita dari US$ 70 tahun 1966 menjadi US$ 1.136 tahun 1996. pertumbuhan ekonomi selama 1970 hingga 1997 rata-rata sekitar 7-8%. Pinjaman di gunakan untuk membangun berbagai infrastruktur meski sekitar 30% dana di korupsi seperti sinyalemen Prof. Sumitro Djojohadikusumo. Pondasi ekonomi yang di bangun Soeharto tidak sungguh kuat akibat besarnya ketergantungan terhadap produk impor dan utang luar negri. Ini lebih disebabkan oleh Mafia Berkeley, yakni para mentri ekonomi yang menerapkan terlalu dini system ekonomi neoliberalisme.

                 Ekonomi Indonesia akhirnya ambruk ketika Mafia Berkeley mengundang IMF. Ketika badai krisis mata uang menerjang Indonesia IMF memberikan resep yang keliru. Lembaga keuangan internasional ini menyarankan penutupan bank, pengetatan moneter, pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), pendirian BPPN, obral asset korporasi, dan jual murah saham BUMN.

                 System ekonomi Orde Baru, apalagi sistem ekonomi neolib, tidak lagi cocok dengan kondisi Indonesia yang sedang mengembangkan demokrasi dan sedang menghadapi persaingan sengit di pasar global serta masih memikul beban 40 juta penduduk miskin dan 10 juta pengangguran terbuka.Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Soeharto telah menunjukan pentingnya pemimpin yang decisive, yang bekerja dengan program sistematis untuk memajukan rakyat. Sebagai tentara, ia mengusir penjajah. Sebagai pemimpin ia berhasil mengangkat bangsa ini ke level yang lebih beradab.

            Tidak penting baginya gelar pahlawan. Tapi kita sebagai bangsa beradab perlu memberikan penghargaan yang layak kepada pemimpin yang berjasa. Kendati demikian, proses hukum Soeharto perlu di lanjutkan agar pemimpin bangsa ini tidak melakukan hal yang sama.Banyak warisan dan pelajaran dari Soeharto. Tapi, kita yang sedang menghadapi tantangan ke depan, membutuhkan system baru, jalan baru, dan figure baru

3.1  Keadaan ekonomi pada zaman Soeharto
Di awal Orde Baru, Suharto berusaha keras membenahi ekonomi Indonesia yang terpuruk, dan berhasil untuk beberapa lama. Kondisi ekonomi Indonesia ketika Pak Harto pertama memerintah adalah keadaan ekonomi dengan inflasi sangat tinggi, 650% setahun,” kata Emil Salim, mantan menteri pada pemerintahan Suharto.

Orang yang dulu dikenal sebagai salah seorang Emil Salim penasehat ekonomi presiden menambahkan langkah pertama yang diambil Suharto, yang bisa dikatakan berhasil, adalah mengendalikan inflasi dari 650% menjadi di bawah 15% dalam waktu hanya dua tahun. Untuk menekan inflasi yang begitu tinggi, Suharto membuat kebijakan yang berbeda jauh dengan kebijakan Sukarno, pendahulunya. Ini dia lakukan dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi, dan merangkul negara-negara barat untuk menarik modal.

3.2 Kebijakan yang dilakukan pada zaman Soeharto
Menurut Emil Salim, Suharto menerapkan cara militer dalam menangani masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia, yaitu dengan mencanangkan sasaran yang tegas. Pemerintah lalu melakukan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (25-30 tahun) dilakukan secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita(Pembangunan Lima Tahun) yang dengan melibatkan para teknokrat dari Universitas Indonesia, dia berhasil memperoleh pinjaman dari negara-negara Barat dan lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia. Liberalisasi perdagangan dan investasi kemudian dibuka selebarnya. Inilah yang sejak awal dipertanyakan oleh Kwik Kian Gie, yang menilai kebijakan ekonomi Suharto membuat Indonesia terikat pada kekuatan modal asing.

Disamping itu Suharto sejak tahun 1970-an juga menggenjot penambangan minyak dan pertambangan, sehingga pemasukan negara dari migas meningkat dari $0,6 miliar pada tahun 1973 menjadi $10,6 miliar pada tahun 1980. Puncaknya adalah penghasilan dari migas yang memiliki nilai sama dengan 80% ekspor Indonesia. Dengan kebijakan itu, Indonesia di bawah Orde Baru, bisa dihitung sebagai kasus sukses pembangunan ekonomi.

Keberhasilan Pak Harto membenahi bidang ekonomi sehingga Indonesia mampu berswasembada pangan pada tahun 1980-an diawali dengan pembenahan di bidang politik. Kebijakan perampingan partai dan penerapan azas tunggal ditempuh pemerintah Orde Baru, dilatari pengalaman masa Orde Lama ketika politik multi partai menyebabkan energi terkuras untuk bertikai. Gaya kepemimpinan tegas seperti yang dijalankan Suharto pada masa Orde Baru oleh Kwik Kian Gie diakui memang dibutuhkan untuk membenahi perekonomian Indonesia yang berantakan di akhir tahun 1960.

KESIMPULAN
Kebijakan-kebijakan ekonomi selama Orde Baru memang telah menghasilkan suatu proses transformasi ekonomi yang pesat dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi dengan biaya ekonomi tinggi dan fundamental ekonomi yang rapuh. Hal terakhir dapat dilihat pada buruknya kondisi sektor perbankan nasional dan semakin besarnya ketergantungan Indonesia terhadap modal Asing, termasuk pinjaman, dan impor. Ini semua membuat Indonesia dilanda suatu krisis ekonomi yang besar yang diawali oleh krisis nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS pada pertengahan 1997.

Memasuki pemerintahan masa transisi, sejak mulai terjadinya krisis di belahan Negara-negara Asia pada akhir masa pemerintahan orde baru, dan adanya peninggalan ketergantungan Negara terhadap bantuan modal asing,  sehingga mulai jatuhnya nilai tukar Rupiah di pasar global. Negara-negara pemberi bantuan pun mulai tidak percaya atas kemampuan Indonesia untuk menangani krisis yang terjadi di negaranya. Adanya gejolak untuk mereformasikan Negara Indonesia oleh mahasiswa sehingga terjadi tragedy tri sakti. Masa ini dipimpin oleh Habibie (1997-1998).

Daftar pustaka

http://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto
http://aprinsa-leonita.blogspot.com/2012/04/perekonomian-indonesia-pada.html http://ekosirsu.wordpress.com/2013/04/08/perekonomian-di-era-reformasi-pada-masa-pemerintahan-presiden-b-j-habibie/                                                    http://sopyanhakimgunadarma.blogspot.com/2011/04/sejarah-ekonomi-indonesia-sejak-orde.html        http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2014/05/03/-kondisi-ekonomi-di-masa-sby-650970.html

Read More